Pengedaran uang di indonesia

-

 PENGEDARAN UANG DI INDONESIA

NAMA: EKA

NIM: B1A118013

PENGELOLAAN UANG RUPIAH 

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia diberikan tugas dan kewenangan pengelolaan uang rupiah mulai dari tahapan perencanaan,pencetakan,pengeluaran, pengedaran,pencabutan, dan penarikan sampai dengan pemusnahan. Bahwa pengelolaan uang rupiah perlu dilakukan dengan baik dalam mendukung terpeliharanya stabilitas moneter,stabilitas system keuangan,dan kelancaran system pembayaran,pengelolaaan uang rupiah perlu dilakukan dengan baik dalam mendukung terpeliharanya stabilitas moneter,stabilitas system keuangan, dan kelancaran system pembayaran. Pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia ditujukan untuk menjamin tersedianya uang rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat serta aman dari upaya pemalsuan dengan tetap mengdepankan efisiensi dan kepentingan nasional. 

PENGEDARAN UANG DI INDONESIA

Pengedaran uang rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan rupiah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan pengedaran uang rupiah mencakup distribusi uang rupiah dan layanan kas. Kegiatan ditribusi uang rupiah di lakukan untuk memenuhi kebutuhan kas. Kegiatan distribusi uang rupiah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kas diseluruh wilayah kerja Bank Indonesia baik dalam bentuk pengiriman uang (remise) dari KPBI ke KPwBI maupun pengembalian uang (retur) dari KPwBI ke KPBI. Sementara itu, kegiatan layanan kas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penarikan dan penyetoran perbankan, termasuk Kas titipan, serta penukaran uang rusak/cacat/lusuh kepada masyarakat melalui Kas keliling dan kerjasama dengan perbankan atau instansi lain. 

MEKANISME PENGEDARAN UANG 

Mekanisme distribusi uang rupiah dilakukan dari kantor pusat Bank Indonesia kepada kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia (KPwDN) yang berfungsi sebagai kantor depo kas (KDK), dan untuk selanjutnya oleh KDK didistribusikan lagi kepada KPwDN lainnya. Moda transportasi utama yang digunakan adalah moda transportasi darat (truk dan kereta api) dan laut (kapal barang dan kapal penumpang). Dalam kondisi tertentu, moda transportasi udara (pesawat) juga digunakan untuk melakukan distribusi uang oleh Bank Indonesia. Untuk menjaga kelancara distribusi uang, Bank Indonesia terus meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi seperti penyedia moda transportasi dan penyedia pengawalan dan pengamanan jalur distribusi.  

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Transmisi kebijakan moneter

-
Gambar
  Defenisi M ekanisme  T ransmisi  K ebijakan  M oneter Mekanisme transmisi kebijakan moneter didefenisikan sebagai jalur yang dilalui oleh sebuah kebijakan moneter untuk mempengaruhi kondisi perekonomian, terutama pendapatan nasional dan laju perubahan harga.konsep dasar mekanisme transmisi kebijakan moneter dimulai dari instrumen kebijakan yang mempengaruhi sasaran operasional,sasaran antara dan sasaran akhir. Jika mekanisme transmisi ini kurang dipahami maka akan berakibat tidak kredibelnya kebijakan moneter yang ditetapkan. Sehingga, memahami mekanisme transmisi adalah kunci untuk dapat mengarahkan kebijakan moneter agar dapat mempengaruhi perekonomian riil dan tingkat harga. Menurut Taylor mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan (channels) yang dilalui oleh suatu kebijakan moneter hingga dapat mempengaruhi tujuan akhir kebijakan moneter (Hardianto, 2004:1). Mekanisme transmisi kebijakan moneter yang standar dimulai dari tindakan Bank Sentral melalui perubahan (shock) instr
Baca selengkapnya

Teori dan Kebijakan Moneter

-
Nama: Eka Nim: B1A118013 A.     Pengertian Kebijakan Moneter           Kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu misalnya menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar bunga pinjaman, “ margin requirement “, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.            Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Jika kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan mon
Baca selengkapnya