Teori dan Kebijakan Moneter

Nama: Eka

Nim: B1A118013

A.    Pengertian Kebijakan Moneter

          Kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu misalnya menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar bunga pinjaman, “margin requirement“, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.

           Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Jika kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat digunakan untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil. Kebijakan moneter adalah upaya mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga.

        Mencapai tujuan tersebut, Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan atau distribusi barang. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

            Berikut ini adalah pengertian kebijakan moneter menurut para ahli diantaranya:

·         Muana Nanga : Pengertian kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter dengan mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi.

·         Boediono Moneter : Yang dimaksud dengan kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah melalui Bank Sentral untuk mempengaruhi dalam situasi makro yang dilaksanakan yaitu dengan menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan penawaran barang sehingga inflasi dapat dikendalikan, tercapainya kesempatan kerja penuh dan kelancaran suplai atau distribusi barang.

·         M. Natsir : Yang dimaksud dengan monetary policy adalah segala tindakan atau upaya bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan variabel moneter (uang beredar, nilai tukar, suku bunga, dan suku bunga kredit) untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

·         Perry Warjiyo : Kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk agregat moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memperhatikan siklus aktivitas ekonomi, sifat ekonomi suatu negara dan faktor ekonomi fundamental lainnya.

 

 

B. Jenis-Jenis Kebijakan Moneter

1. Kebijakan Moneter Ekspansif

            Kebijakan Moneter Ekspansif sering disebut kebijakan uang Longgar (easy money policy) ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan ekspansif juga akan menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis atau kegiatan belanja konsumen.

           Secara keseluruhan di seluruh negara, tujuan kebijakan moneter ekspansif adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan risiko inflasi akan semakin tinggi. Kebijakan moneter ekspansif (monetary expansive policy) utamanya melakukan penambahan uang yang beredar dalam masyarakat agar roda perekonomian semakin berjalan cepat. Kebijakan ini mampu meningkatkan daya beli (permintaan) masyarakat dan mengurangi jumlah pengangguran pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan moneter ekspansif juga mempengaruhi tingkat pengangguran di suatu negara.

            Contohnya, kebijakan ekspansif biasa diterapkan untuk mengurangi angka pengangguran karena ketersediaan uang dalam jumlah banyak akan merangsang kegiatan bisnis sehingga pasar tenaga kerja semakin besar. Dengan otoritas fiskal, bank sentral mengontrol nilai tukar mata uang dalam negeri (Rupiah) terhadap mata uang asing. Contoh konkretnya, yaitu bank Indonesia menambah jumlah uang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak. Mata uang Rupiah menjadi lebih murah daripada mata uang negara lain.

2. Kebijakan Moneter Kontraktif

          Kebijakan Moneter Kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy). Kebijakan moneter kontraktif (monetary contractive policy) yang disebut kebijakan uang ketat (tight money policy) ialah kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar.

         Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menurunkan tingkat inflasi. Tujuan kebijakan moneter kontraktif adalah mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, dan menaikkan persyaratan cadangan untuk bank.

         Contoh Kebijakan Moneter di Indonesia Beberapa contoh monetary policy yang telah diterapkan di Indonesia, adalah sebagai berikut: Bank Indonesia (BI ) melakukan lelang sertifikatnya, atau bisa juga melalui pembelian surat berharga di pasar modal. UBI dapat menurunkan suku bunga jika kondisi ekonomi sesuai dengan ekspektasi. Sebaliknya, BI bisa menaikkan suku bunga bila ingin membatasi aktivitas ekonomi sehingga aliran uang berkurang. Ketika perekonomian mengalami resesi maka peredaran uang akan meningkat sehingga aktivitas perekonomian meningkat. Contohnya adalah membeli sekuritas (surat-surat berharga) Saat terjadi inflasi, BI akan mengurangi aliran uang ke masyarakat dengan menjual surat berharga untuk mengurangi aktivitas ekonomi yang berlebihan.

C.  Tujuan Kebijakan Moneter

        Bank Indonesia memiliki tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating).Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah. Jika dirangkum, maka tujuan kebijakan moneter diantaranya:

1. Stabilitas Ekonomi

Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan arus barang/jasa dan arus uang berjalan seimbang.

2. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Perbaikan upah dan keselamatan kerja akan meningkatkan taraf hidup karyawan dan pada akhirnya kemakmuran dapat tercapai.

3. Kestabilan Harga

Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang, atau daya beli uang dari waktu ke waktu adalah sama.

4. Neraca Pembayaran Internasional

Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter. Contohnya adalah dengan cara melakukan devaluasi.

5. Menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi

Menjaga stabilitas harga dari banyaknya jumlah uang yang beredar, Meningkatkan kesempatan kerja, Memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran, jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing.

D.  Instrumen Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang mengatur tingkat pertumbuhan dan peredaran uang di dalam suatu negara. Variabel makroekonomi utama yang diatur oleh kebijakan moneter adalah inflasi dan pengangguran. Cara-cara yang menjadi ciri khas kebijakan moneter adalah pengaturan suku bunga, transaksi jual dan beli sekuritas pemerintah, dan pengubahan jumlah uang tunai yang beredar di pasar. Bank sentral atau badan negara pengatur keuangan seperti Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas perumusan kebijakan moneter.

    Tujuan utama dari kebijakan ini adalah manajemen inflasi, manajemen pengangguran, dan penjagaan nilai tukar mata uang. Kebijakan moneter bisa membuat target tentang tingkat inflasi, suku bunga, dan nilai mata uang. Bank Sentral adalah aktor utama dalam pelaksanaan kebijakan moneter secara langsung dan tidak langsung. Contoh dari kebijakan moneter langsung adalah mencetak uang baru, membekukan saldo perusahaan swasta/negara, merombak sistem perbankan, mengambil alih urusan perbankan/perkreditan, dan masih banyak lagi. Bank sentral ikut serta dalam peredaran uang dan lalu lintas kredit perbankan. Sedangkan contoh kebijakan politik moneter tidak langsung adalah memberikan pengaruh kepada pemberian kredit oleh dunia perbankan. Pengaturan uang beredar dalam masyarakat dilakukan dengan menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar.

          Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, tujuannya mengatur jumlah uang yang beredar demi terjaganya stabilitas harga, baik instrumen langsung maupun tidak langsung. Beberapa instrumen utamanya, diantaranya:

1. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

             Fasilitas Diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah pada bank-bank umum yang meminjam uang kepada bank sentral. Ketika bank-bank umum mengalami kondisi yang mengharuskan mereka untuk meminjam uang ke bank sentral, pemerintah dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menurunkan tingkat suku bunga pinjaman atau diskonto. Ketika tingkat suku bunga pinjaman menurun menjadi lebih murah, maka bank-bank umum akan lebih tertarik untuk meminjam uang ke bank sentral. Sebaliknya ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menaikan tingkat suku bunga. Kenaikan suku bunga tersebut akan mengurangi niat bank-bank umum untuk melakukan pinjaman di bank sentral sehingga pemerintah dapat menekan laju pertambahan jumlah uang beredar.

2. Operasi Pasar Terbuka

            Operasi Pasar Terbuka (OPT) merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter tidak langsung yang sangat penting karena sifatnya yang sangat fleksibel dibanding dengan instrumen lain.

          OPT dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan menjual (open market selling) atau membeli (open market buying) surat-surat berharga milik pemerintah.

a. Open Market Selling dilakukan ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menjual surat-surat berharga yang beredar. Ketika pemerintah menjual surat-surat tersebut ke masyarakat, maka uang yang digunakan masyarakat untuk membeli surat tersebut akan masuk ke otoritas moneter. Akhirnya, uang yang beredar di masyarakat semakin sedikit.

b. Open Market Buying dilakukan ketika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar dengan cara membeli surat-surat berharga yang beredar. Ketika pemerintah membeli surat berharga dari masyarakat, maka uang yang beredar di masyarakat akan bertambah.

Di Indonesia, kebijakan moneter berupa OPT dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga yang terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan Surat Berharga Negara (SBN) yang dibagi menjadi Surat Utang Negara (SUN) terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara termasuk Zero Coupon Bond (ZCB) dan Obligasi Negara Ritel (ORI), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) termasuk SBSN Ritel. Ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar maka pemerintah akan menjual berbagai surat berharga tersebut, sebaliknya ketika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar maka pemerintah akan membeli kembali berbagai surat-surat berharga yang telah dijual sebelumnya.

3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

            Ketika minimum cadangan wajib tersebut berkurang, maka bank memiliki lebih banyak uang yang dapat diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sebaliknya jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menambah jumlah minimum cadangan wajib bank sehingga bank memiliki uang yang lebih sedikit untuk diedarkan. Ketika minimum candangan wajib tersebut berkurang, maka bank memiliki lebih banyak uang yang dapat diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sebaliknya jika pemeritnah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menambah jumlah minimum cadangan wajib bank sehingga bank memiliki uang yang lebih sedikit untuk diedarkan.

4. Imbauan Moral (Moral Persuasion)

         Instrumen kebijakan moneter berupa imbauan moral dapat dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar melalui berbagai hal. Bank sentral dapat mengimbau bank-bank umum untuk menurunkan atau menaikan suku bunga pinjamannya. Bank sentral juga dapat memberikan saran kepada bank-bank tersebut untuk hati-hati dalam memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat ataupun membatasi keinginannya untuk meminjam uang kepada bank sentral melalui Fasilitas Diskonto.

 Selain 4 instrumen tersebut, Bank Indonesia memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter lainnya seperti:

·         Kredit Langsung yaitu Bank Indonesia memberikan kredit secara langsung kepada sektor, program, proyek, ataupun kegiatan yang sifatnya mendesak dan harus diprioritaskan. Kredit langsung ini akan menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat karena digunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan yang diprioritaskan.

·         Penetapan Uang Muka Impor dimana para importir diwajibkan membayar sejumlah persentase tertentu sebagai uang muka untuk pembelian valuta asing yang mereka perlukan untuk mengimpor barang dari luar negeri. Dengan ditetapkannya instrumen ini, pemerintah dapat mengatur jumlah uang yang beredar dari sisi impor dan dapat mengontrol devisa negara.

·         Fasilitas Overdraft (Overdraft Window) dimana Bank Indonesia akan menyediakan fasilitas pinjaman yang berjangka sangat pendek kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas (pencairan) jangka pendek. Suku bunga yang diterapkan pada fasilitas ini lebih tinggi dibanding sumber pinjaman lain sehingga dapat mengontrol jumlah uang yang beredar.

·         Intervensi Rupiah dimana Bank Indonesia melakukan pinjam meminjam dana secara langsung di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dalam jangka waktu overnight sampai dengan 7 hari demi membantu instrumen kegiatan Operasi Pasar Terbuka.

·         Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah instrumen yang pada awalnya dibuat oleh Bank Indonesia sebagai fasilitas untuk bank-bank syariah, namun tidak menutup kemungkinan SWBI ini digunakan untuk membantu Operasi Pasar Terbuka. Pelaksanaan SWBI tidak dilakukan secara lelang melainkan membuka window sehingga memiliki kemiripan dengan fasilitas simpanan bank sentral. Selanjutnya, bank akan meningkatkan suku bunga yang mereka tetapkan kepada pelanggan mereka. Dengan demikian, biaya pinjaman dalam perekonomian akan meningkat, dan jumlah uang beredar akan berkurang.